SURAKARTA – Pihak legislator gerak cepat dalam merespon pengajuan pengunduran diri Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Dimana tak mau lama-lama, DPRD Kota Surakarta akan langsung menjadwalkan dan menggelar Rapat Paripurna Rabu Pagi (17/7/2024) Pukul 09.00 WIB.

Sesuai Hasil Rapat Banmus Nomor: 03.1.1/BM-DPRD/VII/2024 tentang Perubahan Agenda Kegiatan DPRD Kota Surakarta bahwa Besok Pagi sudah terjadwalkan Rapat Paripurna Pemberhentian Wali Kota Surakarta.

Lebih lanjut, informasi ini diungkapkan Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo malam ini (16/7/2024) petang. “Jadi bukan dipercepat, kita yang gerak cepat. Jadi malam ini kita langsung Rapat Pimpinan dilanjutkan dengan rapat Banmus untuk menjadwalkan besok kita paripurna sebagai tahapan setelah pengunduran diri Wali Kota,” jelas Budi.

Beberapa alasan DPRD tak mau mengulur waktu diantaranya karena saat ini pihaknya sedang melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggara Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS). Dimana butuh persetujuan bersama antara DPRD dengan Wali Kota Definitif.

“Disatu sisi, masa bakti kita juga tinggal sebulan lagi. Padahal kita masih punya tanggungan KUA-PPAS. Sehingga agar pembahasannya tidak keteteran, paripurna kita jadwalkan besok, agar segera kita kirimkan ke Kemendagri melalui provinsi, kemudian kita segera punya wali kota definitif,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Sugeng Riyanto memprediksi dalam waktu sepekan Kota Surakarta akan memiliki Wali Kota definitif. Sebab sebelum resmi pengunduran diri, telah ada koordinasi secara informal.

“Kita dengan bagian Hukum Provinsi juga sudah komunikasi, kemudian Mas Wali juga sudah komunikasi dengan Kemendagri, jadi saya kira cepat lah (SK Keluar) paling cuma butuh seminggu,” urai Sugeng.

Selama menunggu proses SK keluar, Sugeng mengungkapkan bahwa Status Teguh otomatis akan menjadi Plt Wali Kota Surakarta, kemudian ketika SK keluar maka statusnya berubah menjadi Pejabat (Pj) Walikota definitif.

“Kalau sudah Pejabat otomatis pak Teguh sudah bisa membuat kebijakan untuk roda pemerintahan,” tutupnya.

Arifin Rochman